Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Badan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, perumusan kebijakan daerah dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan  penyelenggaraan keluarga berencana.

mempunyai fungsi :

  • penyusunan program kerja  di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian teknis dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana serta ketatausahaan Badan;
  • pemberian rekomendasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • melaksanakan kesekretariatan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UPTB dan kelompok jabatan fungsional; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris
mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Badan, penyelenggaraan administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, pengelolaan keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan dan ketatalaksanaan serta penyusunan perencanaan program dan pelaporan.

mempunyai  fungsi :

  • penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan Badan;
  • penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan Badan;
  • penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas ketatausahaan, administrasi umum dan surat menyurat;
  • pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan  masyarakat, ketatalaksanaan dinas, kearsipan, pengelolaan perencanaan program  dan penyusunan pelaporan;
  • pengelolaan keuangan, perjalanan dinas  dan pertanggungjawaban keuangan;
  • penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis fungsional; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, melaksanakan penguatan kelembagaan, pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender (PUG) sesuai ketentuan, melakukan perencanaan, fasilitasi, advokasi, edukasi kepada organisasi perempuan dan organisasi masyarakat, serta melaksanakan peningkatan pemahaman dan pemantapan Pengarusutamaan Gender (PUG) lintas sektor dan kepada seluruh lapisan masyarakat.

mempunyai fungsi  :

  • penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan;
  • penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan;
  • pelaksanaan kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan;
  • pemajuan tingkat keterlibatan perempuan di berbagai bidang pembangunan;
  • pelaksanaan kegiatan upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
  • peningkatan pelaksanaan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  • peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pengarusutamaan Gender (PUG); dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan, melaksanakan penguatan kelembagaan, pengembangan mekanisme perlindungan anak dan perlindungan perempuan sesuai undang-undang dan melakukan perencanaan, fasilitasi, advokasi dan edukasi serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan perempuan dan anak.

mempunyai fungsi :

  • penyusunan program kerja di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
  • pelaksanaan pelayanan umum di bidang perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
  • pelaksanaan peningkatan kesejahteraan, perlindungan anak dan perlindungan perempuan;
  • pelaksanaan pendampingan dan penanganan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan;
  • peningkatan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan;
  • peningkatan partisipasi masyarakat terhadap persoalan kekerasan anak dan perempuan; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi serta melaksanakan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang meliputi kegiatan advokasi dan pelayanan kontrasepsi serta peningkatan pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi.

mempunyai fungsi :

  • penyusunan program kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  • pembinaan dan pelaksanaan pelayanan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  • pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  • peningkatan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah terhadap permasalahan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
  • penyelenggaran sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pelembagaan Keluarga Sejahtera
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pelembagaan keluarga sejahtera dan melaksanakan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan dan pelembagaan keluarga sejahtera yang meliputi kegiatan peningkatan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan institusi masyarakat, dan ketahanan keluarga.

mempunyai fungsi :

  • penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan dan pelembagaan keluarga sejahtera;
  • perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pelembagaan keluarga sejahtera;
  • pembinaan dan pelaksanaan pelayanan bidang pemberdayaan dan pelembagaan keluarga sejahtera;
  • pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang pemberdayaan dan pelembagaan keluarga sejahtera;
  • penyelenggaran sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan dan pelembagaan keluarga sejahtera; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

 
Kepala UPTB Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas di UPTB kecamatan, menyusun program, melaksanakan kegiatan operasional pelaksanaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana bersama instansi terkait, swasta dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerja kecamatan.

mempunyai fungsi :

  • penyusunan program kerja di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
  • pelaksana kegiatan dan pelayanan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
  • pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.


Kelompok Jabatan Fungsional

  • Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional.
  • Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
  • Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTB mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu sebagian tugas Kepala UPTB dalam melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
Last Updated on Friday, 14 September 2012 14:37 Written by skpd

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Statistik Kunjungan

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday77
mod_vvisit_counterYesterday433
mod_vvisit_counterThis week2710
mod_vvisit_counterThis month14758
mod_vvisit_counterAll days31044

We have: 2 guests, 1 bots online
Your IP: 54.166.116.36
 , 
Today: Nov 28, 2014